Artikel

#Secara teoretis memang sering kali terdapat batas yang sempit antara legalitas dan  ilegalitas serta antara mala in prohibita (prohibited evil) dan  mala in se (evil in itself) khususnya untuk  tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana perbankan atau pasar modal. Kesulitan serupa juga terjadi apabila suatu peristiwa melibatkan penyelenggara negara. Hal ini antara lain karena eratnya keterkaitan antara kebijakan publik sebagai kebijakan negara dengan tindak pidana korupsi.  Pelaku sering merasakan dirinya tidak jahat tetapi hanya karena kesialan (unfortunate mistake) atau secara teknis tidak berbuat apa yang diharuskan (technical omission). misteri-rek502_pilar.pdf

##Telah lebih setahun sejak diamandemennya  UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) berjalan. Salah satu isi amandemen tersebut adalah pembentukan Badan Supervisi BI. Namun, sampai kini badan itu masih belum juga dibentuk. Padahal amandemen diselesaikan dengan susah payah dan memakan waktu lebih dari tiga tahun. Amendemen tersebut baru dapat disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2003 yang kemudian diundangkan menjadi UU No.3 Tahun 2004. Undang-undang hasil amendemen ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai undang-undang bank sentral modern.apa-kabar-badan-supervisi-bi.pdf

###Pertanyaan hukum yang timbul adalah apa konsekwensi hukum yang muncul dengan membolehkan bank melakukan perdagangan saham. Apakah perlu dilakukan  amandemen terhadap UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang saat ini berlaku. Secara eksplisit UU Perbankan tidak melarang bank melakukan perdagangan saham. Namun, kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank diatur secara limitatif dalam Pasal 6 dan 7 UU Perbankan. Meski,  Pasal 6 huruf n memberikan sedikit celah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan justifikasi bagi bank melakukan kegiatan perdagangan saham. Pasal 6 huruf n tersebut membolehkan bank melakukan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank.bank-dan-pasar-modalpilar.pdf

####Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penyehatan perbankan dan peningkatan ketahanan sistem perbankan. Program penyehatan perbankan dilakukan melalui program penjaminan, rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi kredit. Sedangkan peningkatan ketahanan sistem perbankan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan mutu pengelolaan perbankan (good corporate governance) dan pemantapan pengawasan bank.bank-syariahjhb.pdf

#####Secara klasik, bank menggunakan  pendekatan 5C untuk menilai calon nasabah peminjam (debitur). Pendekatan  dalam pemberian kredit  ini telah digunakan sejak lama  dan masih terus dipergunakan sampai  saat ini. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip yang dikandungnya masih relevan dengan kondisi sekarang. Five C’s of credit begitu nama populernya, digunakan untuk menilai  character, capacity, capital, conditions dan collateral nasabah debitur.biro-kredit.pdf

######Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program blanket guarantee. Pertama, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Kedua, meminimalkan moral hazard (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank, dan ketiga, meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya rush, suatu situasi yang sangat menangkutkan industri perbankan dan otoritas moneter.blanket-guarantee_pilar.pdf

#######Untuk kesekian kalinya pemerintah akan mendivestasi saham miliknya pada bank-bank nasional. Kali ini pemerintah akan menjual sahamnya di Bank Permata. Beberapa investor telah mengajukan tawarannya dan PPA sedang mempelajari investor yang bakal disetujui sebagai pembeli saham milik pemerintah pada bank tersebut. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang wajib dicermati sehubungan dengan penjualan saham Bank Permata tersebut. Pertama, sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. Kedua, sumber dana dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Ketiga, Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. Keempat, pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin Bank Indonesia dan harus lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test).divestasi-saham-bank-dan-pencucian-uang-pilar.pdf

########Secara teoritis, terdapat dua mekanisme penyelesaian bank bermasalah yaitu melalui proses kepailitan dan melalui proses likuidasi. Pada awalnya di banyak negara, hukum perbankan tidak mengatur kepailitan bank. Bank bermasalah diselesaikan dengan hukum kepailitan umum. Bank yang ijin usahanya dicabut dilikuidasi berdasarkan ketentuan hukum perusahaan. Kemudian, di negara-negara yang hukum kepailitannya tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah dan kreditur lainnya atau tidak memberikan perlindungan bagi sistem perbankan, prosedur likuidasi khusus diberlakukan bagi bank dan diatur dalam hukum perbankan. Alasannya adalah penerapan hukum kepailitan umum kepada bank bermasalah menimbulkan kesulitan. Pada saat krisis perbankan misalnya, pengadilan akan kewalahan menyelesaikan banyaknya bank bermasalah. Kondisi ini menjadi pembenaran terhadap pengecualian bank dari prosedur kepailitan melalui pengadilan. Oleh karena itu bank-bank bermasalah diselesaikan melalui mekanisme extra judicial.likuidasi-bdbpilar.pdf

#########Apabila RUPS gagal membentuk Tim Likuidasi dan membubarkan badan hukum atau RUPS tidak dapat diselenggarakan maka BI akan meminta pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi antara lain pembentukan Tim Likuidasi  dan pembubaran badan hukum bank. Tim Likuidasi bertanggung jawab melakukan pengurusan seluruh harta kekayaan bank. Selanjutnya hasil pencairan digunakan membayar kewajiban bank kepada kreditur dengan urutan:  gaji pegawai terutang; biaya perkara di pengadilan; biaya lelang yang terutang;  pajak terutang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut bank dan biaya kantor. likuidasi-dan-tanggung-jawab-pemilik_pilar.pdf

##########Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.menyambut-ojkpilar.pdf

###########Ide merampas dan mengembalikan harta  hasil korupsi kepada negara korban merupakan hasil dari semakin menyatunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dalam memberantas korupsi. Kebijakan dan ketentuan tentang perampasan harta hasil kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari   ketentuan yang mengatur tentang  pergerakan uang internasional (international money movement) yang populer dengan label anti-money laundering. Pengembalian harta hasil kejahatan membutuhkan kerjasama internasional karena seringkali para koruptor menyembunyikan hasil kejahatannya di negara lain.merampas-hasil-korupsiforum.pdf

############Beberapa studi memperlihatkan perbedaan pada faktor organisasi dan SDM berdampak sangat buruk pada kinerja post merjer.Kinerja perusahaan ditentukan oleh integrasi post merjer dimana nilai kreasi mengambil tempat melalui pengalihan (transfer) keahlian khusus. Ketiga, pandangan resources-based yang menghubungkan berbagai variasi  kenerja antar perusahaan yang berbeda in the way manajer perusahaan membangun, memelihara dan mempertahankan sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya dinilai bukan atas karakteristik inheren tetapi bagaimana ia dipergunakan baik secara individual atau kombinasi. Keempat, pandangan knowledge-based. Yang mempertimbangkan SDM merupakan faktor dominan dibandingkan dengan sumber daya material perusahaan.merger_artikel.pdf

#############Pasang surut isu rekening 502 atau lengkapnya rekening 502.000002 “Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan” seolah mengikuti iklim politik. Persoalan  ini bermula dari temuan BPK yang menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam pembebanan Rek. 502 oleh Bank Indonesia dan BPPN. Sejumlah pejabat,  termasuk petinggi BI dan BBPN baik  mantan maupun yang masih aktif secara bergiliran diperiksa oleh kepolisian.misteri-rek502_pilar.pdf

##############Bagi para pejuang perlindungan konsumen penerbitan kedua PBI tersebut  merupakan angin segar. Selama ini,  nasabah bank khususnya nasabah kecil  selalu saja berada dipihak yang dirugikan bila berhadapan dengan bank. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang telah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen misalnya dengan menerapkan prinsip praduga lalai/bersalah (presumption of negligence). Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila produsen tidak lalai maka konsumen pasti tidak rugi. Dengan kata lain jika konsumen menderita kerugian maka pihak produsen pastilah lalai. Nasabah bank dikategorikan sebagai konsumen oleh UU Perlindungan Konsumen sehingga turut dilindungi oleh UU tersebut. Sayangnya undang-undang ini belum mengatur secara rinci tentang tanggung jawab produsen  bilamana produk yang diproduksinya merugikan konsumen, khususnya  nasabah bank.nasabah-adalah-raja_pilar.pdf

###############Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi perlu mendapat perhatian serius.  Penentuan kinerja  keuangan bank juga memperhitungkan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh bank. Pengalaman mengajarkan tidak jarang bank menggunakan perusahaan anak untuk melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi. Alasannya, perusahaan anak tersebut beroperasi diwilayah yang tidak sarat aturan (highly regulated). Pada gilirannya bilamana perusahaan anak tersebut mengalami goncangan maka gelombangnya juga akan menerpa bank. Konsep hukum memang memberikan batasan yang tegas antara kewajiban perusahaan induk dengan perusahaan anak. Akan tetapi secara financial sulit untuk memisahkannya. Penerapan ketentuan ini tentulah berpengaruh bagi kenerja bank, terlebih lagi apabila perusahaan anak miliknya diurus secara  semberono.pakjan-2006neraca_artikel.pdf

################Perbedaan yang tajam diantara sektor-sektor perekonomian, menyebabkan hampir tidak mungkin untuk menciptakan rejim investasi yang terunifimaksi. Sedangkan rejim yang terkotak-kota dapat menciptakan disinsentif bagi investor asing. Pilihan kebijakan yang memiliki prospek dan argumentasi yang kuat adalah harmonisasi. Dengan harmonisasi dimaksudkan terdapat ketentuan dan persyaratan umum yang sama dan berlaku bagi seluruh sektor dan wilayah. Pendekatan ini telah dicoba pada wakti menyusun komitmen Indonesia di bidang perdagangan jasa dalam rangka Putaran Uruguay/WTO. Harmonisasi tersebut dilakukan dengan menyusun komitmen yang dimuat dalam horizontal measures yang berlaku untuk seluruh sektor jasa yang ditawarkan. Dalam kerangka WTO ini sektor jasa yang ditawarkan sebanyak 5 sektor jasa yaitu, sektor pariwisata, keuangan, telekomunikasi, angkutan laut, dan  konsultan konstruksi.pekerja-asing-di-perbankan-nasional_pilar.pdf

#################Liberalisasi perbankan telah memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan. Sistem dan struktur perbankan yang dihasilkan oleh perubahan regulasi tersebut  mengakibatkan dimungkinkannya terjadinya kepemilikan silang (interlocking ownership) dan lending pattern  serta  kemungkinan dimilikinya satu bank secara mayoritas mutlak.pembatasan-kepemilikan-bankjhb_artikel.pdf

##################Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu  irrational run terhadap bank dan  systemic risk. Dalam menjalankan usaha, perbankan biasanya hanya menyisakan bagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada  dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya.penjaminan-nasabah-jhb_kehadiran-lps_artikel.pdf

###################Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya  tata kelola perusahaan  yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf

####################Pada dasarnya Pemerintah telah merespon permintaan FATF tersebut secara positip.  Bank Indonesia misalnya pada tanggal 10 September  2004 mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Bank Umum tentang penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat Edaran BI tersebut berisikan pedoman untuk melakukan penilaian kepatuhan bank lengkap dengan ancaman sanksi. Sanksi terberat adalah pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pemberhentian pengurus bank.peran-industri-perbankanpilar_artikel.pdf

#####################Hampir dapat dipastikan bahwa bank yang melakukan keputusan investasi secara tidak hati-hati akan lebih cepat hancur dibandingkan dengan bank yang membuat keputusan investasi secara sehat. Ketika bank melakukan keputusan investasi yang buruk, maka kerugian tidak saja diderita oleh pihak yang melakukan investasi di bank tetapi juga  perekonomian secara keseluruhan karena opportunity cost dari keputusan investasi yang buruk tersebut. Setiap uang yang disalurkan oleh bank kepada peminjam yang tidak hati-hati adalah uang yang dapat diinvestasikan pada tempat yang bermanfaat bagi masyarakat. Bank sebagai perantara keuangan memiliki potensi  yang berdampak ganda bagi penggunaan sumber daya yang efisien.peranan-lembaga-asuransi-kreditjhb_artikel.pdf

#####################Bukti  empiris menunjukan  bahwa perusahaan swasta seringkali beroperasi lebih efisien dibandingkan perusahaan negara.Di banyak negara terbukti bahwa kepemilikan swasta merupakan pilihan  terbaik. Di sektor perbankan kepemilikan pemerintah menunjukan kaitan yang erat dengan lambannya perkembangan sektor keuangan serta pertumbuhan produktivitas yang rendah. Studi yang dilakukan setelah privatisasi menunjukan terjadinya  peningkatan dalam portfolio pinjaman dan peningkatan efisiensi. Kenyataan yang sama juga terjadi pada privatisasi di negara berkembang, meski tidak diseluruh negara berkembang. Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan yang paling sulit dijawab. Sangat sedikit data empiris yang dapat digunakan untuk menjawabnya. Jawaban praktis  yang dapat diajukan  adalah pemerintah akan menjual kepemilikannya pada suatu perusahaan apabila biaya politik dengan tetap memelihara kepemilikan tersebut  lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.privatisasi_artikel.pdf

#######################Pengalaman menunjukan, bank BUMN memiliki kinerja yang kurang cemerlang, dililit kredit macet melebihi jumlah yang dapat ditolerir. Padahal belum terlalu lama bank BUMN ini menghabiskan dana rekapitalisasi dalam jumlah yang menakjubkan. Dan tidak jarang bank BUMN dijadikan alat untuk kepentingan jangka pendek. Kehadiran bank BUMN dalam sistem perbankan juga membawa masalah yaitu  timpangnya medan permainan. Sebagai milik pemerintah, bank BUMN mendapat keuntungan tertentu. Sementara itu sebagai perusahaan milik negara, Bank BUMN  juga terkendala atauran main yang berlaku khusus untuk perusahaan milik negara. Seperti misalnya untuk menyelesaikan kredit macet,  dibutuhkan prosedur khusus yang tidak efisien untuk dilaksanakan.sppneraca_artikel.pdf

########################Pada dasarnya LPS bukanlah asuransi. Secara popular program penjaminan yang dilaksanakan LPS dikenal  sebagai deposit insurance. Istilah deposit insurance pertama sekali dipergunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1933 sewaktu mendirikan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Lembaga yang menjamin dana nasabah bank apabila bank dilikuidasi. Istilah deposit insurance masuk ke Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dengan terjemahan asuransi deposito. Terjemahan ini mengandung dua kekeliruan. Pertama, deposit tidak identik dengan deposito. Terjemahan yang tepat untuk deposit adalah simpanan. Deposito adalah salah satu bentuk simpanan selain giro dan tabungan. Kedua, insurance bukan asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Insurance dalam kaitan ini lebih tepat diterjemahkan menjadi jaminan.status-premi-bank-syariah-pada-lpsneraca_artikel.pdf

#########################Perkembangan  industri perbankan, globalisasi dan liberalisasi pasar keuangan telah mengakibatkan meningkatnya persaingan di antara bank-bank terutama dalam penghimpunan dan penanaman dana. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal bank yang tercermin dalam neraca bank dengan baik. Suatu hal yang lebih mendasar dari keahlian dan keterampilan tersebut adalah adanya itikad baik. Artinya pengurus bank seharusnya adalah pihak yang menjunjung tinggi etika profesionalisme.tindak-pidana-perbankanartikel-uij.pdf

##########################Banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan jasa pendidikan dilatarbelakangi  tidak hanya  alasan   ekonomi. Pendidikan lintas negara (cross border) disadari juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman internasonal dapat  membantu mempercepat alih pengetahuan dan alih teknologi. Pendidikan lintas negara juga dimaksudkan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa lokal dengan rekannya di luar negeri yaitu dengan  mendapat kesempatan  mempelajari pengetahuan dan teknologi  yang tidak tersedia di perguruan tinggi  domestik  karena ketiadaan pengajar dan atau ketiadaan sarana yang memadai.untung-rugi-kehadiran-perguruan-tinggi-asing_artikel.pdf

###########################Penerapan prinsip keterbukaan tentunya akan mempertajam mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) sehingga dampak negatif keterlambatan lembaga pengawas yang seringkali terjadi (setidaknya menurut Kwik Kian Gie) dapat dinetralisir dengan efektifnya pengawasan oleh masyarakat. Hal ini penting karena penanganan bank bermasalah seolah berlomba dengan waktu. Apabila jangka waktu antara terjadinya economic insolven dan pencabutan ijin usaha terlalu panjang maka kerugian yang akan ditanggung masyarakat menjadi lebih besar. Sebab, diantara waktu tersebut manajemen memiliki insentif untuk melakukan kegiatan yang berisiko tinggi dalam upaya menjaga agar bank tetap solven. Memang benar,  bahwa internal auditorlah yang seharusnya secara dini mendeteksi permasalahan yang timbul dan kemudian mendiskusikannya dengan manajemen agar dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiknya. Namun, pengalaman menunjukan dalam setiap kasus kebangkrutan bank, justru pemilik dan penguruslah yang punya andil besar dalam menghancurkan bank tersebut. wajah-industri-perbankan-2005_pilars_artikel.pdf

############################Ketentuan WTO dan kesepakatan IMF pada dasarnya  merupakan perjanjian antar bangsa-bangsa di dunia yang menurut pendapat W. Friedmann  merupakan sumber utama hukum internasional dengan tiadanya legislator kedaulatan internasional, telah berkembang secara cepat. Dalam bekerjanya ketentuan WTO dan kesepakatan IMF dapat dilihat lebih lanjut uraian Friedmann yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak akan pernah menjadi hukum penduduk (municipal law), namun secara tepat harus selalu diadopsi dalam setiap kasus oleh pemegang kewenangan negara. Hal ini menjadi doktrin untuk mematuhi ketentuan WTO dan kesepakatan IMF.wto-imf-dan-liberalisasi-perbankan_artikel.pdf

 

3 Komentar »

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini. TrackBack URI

  1. Bang Zulkarnain yth. Apakah sy bisa minta tulisan (opini) khusus dari Abang seputar kasus aliran dana BI? Tentu buat di muat di majalah.Persis seperti yang pernah Abang buat untuk majalah FORUM, tahun 2006 lalu. Semoga Abang masih ingat.

    salam,

    Irawan (HMI FH USU)

  2. pusing aku

  3. coba jelaskan pengertian hkum kepailitan,?
    bsk ditunggu yah
    terimakasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Tulisan dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: