Doha Round

Juli 2, 2007 pukul 12:36 am | Ditulis dalam Artikel | 1 Komentar

Kegagalan Doha Round,

Lonceng Kematian

Sistem Perdagangan

Multilateral  

by Zulkarnain Sitompul 

K

eputusan Pascal Lamy, Direktur Jenderal WTO (World Trade Organization  menghentikan perundingan dalam kerangka Doha Round akhir Juli lalu memudarkan optimisme yang dibawa hasil   Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) WTO di Hong Kong Desember tahun lalu. Pertemuan Hong Kong memutuskan bahwa Perundingan Putaran Doha yang diluncurkan pada 2001 dan dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA) harus diselesaikan paling lambat akhir 2006. Kegagalan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan sistem perdagangan multilateral yang diatur WTO.

Kegagalan tersebut juga  menunjukan bahwa kepentingan politik dapat mengalahkan kepentingan umum.  Para pemimpin dunia telah gagal menciptakan dunia yang lebih baik sebagaimana yang dikehendaki DDA. Kegagalan pertemuan tersebut dapat menciptakan kondisi lebih buruk terutama bagi negara-negara berkembang. Menurut World Bank keberhasilan Doha Round akan meningkatkan pendapatan dunia sebesar lebih dari USD 500 milyar pada tahun 2015 yang  lebih 60% diantaranya akan dinikmati oleh negara berkembang dan akan mengangkat 144 juta orang dari garis kemiskinan.

Pokok persoalan yang melatarbelakangi dihentikannya perundingan  adalah posisi negera-negara kunci yang saling berseberangan dan lemahnya keinginan untuk mengambil sikap statesmanship. AS menginginkan pemotongan tariff yang besar untuk membantu negara berkembang  melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar. Dengan alasan tariff di AS telah relatih  rendah, AS meminta agar Uni Eropa  memotong tariff produk pertanian dan  emerging economies seperti India, Cina dan Brazil  mengurangi hambatan untuk produk pertanian dan produk industri. 

Sementara itu emerging economies menginginkan agar negara maju mengurangi subsidi produk pertanian dan menurunkan tariff tetapi enggan menurunkan hambatan perdagangan yang mereka terapkan. Alasannya, Doha Round harus mengedepankan kepentingan negara berkembang. Perbedaan ini disebabkan adanya ketidaksamaan persepsi dalam menterjemahkan kata development yang digunakan dalam Doha Development Agenda. Negara berkembang  mengartikan bahwa implementasi kata development harus dilakukan secara multilateral artinya tercermin dalam komitmen negara maju yang memberikan  akses pasar lebih luas bagi produk negara berkembang. Dilain pihak  negera maju berpendapat bahwa kewajiban membantu negara berkembang haruslah  secara unilateral dan sukarela. 

Multilateralisme vs. regionalisme/bilateralisme

Kegagalan Doha Round  berdampak lebih buruk bagi negara berkembang karena akan mendorong kearah maraknya regionalisme dan bilateralisme perdagangan yang dikenal dengan FTA (free trade agreement). Negara maju seperti AS telah mempersiapkan diri dengan aktif melakukan perundingan bilateral dan regional. Saat ini misalnya AS telah menandatangani 14 perjanjian perdagangan dan sedang menyelesaikan 11 lainnya.

Negara ASEAN masing-masing memiliki perjanjian bilateral dengan negara lain. Indonesia saat ini sedang menyelesaikan FTA dengan Jepang yang disebut Japan-Indonesia Ecomonic Partnership Agreement (JIEPA). Kecenderungan bilateralism ini perlu diwaspadai oleh negara berkembang. Dibandingkan dengan system multilateral, bilateralisme memiliki banyak kelemahan. Pertama, negara berkembang memiliki posisi tawar yang lemah bila secara langsung berhadapan  dengan negara maju. Kedua, isu-isu yang selama ini ditolak oleh negara berkembang untuk dirundingkan  dalam kerangka WTO dengan mudah akan menjadi bagian dari FTA.

Isu yang selama ini ditolak adalah proteksi investasi, kebijakan kompetisisi, tranparansi dalam tender pemerintah dan trade facilitation  yang dikenal dengan Singaporean issues. Ketiga, banyaknya FTA dengan aturan main dan jenis produk yang beragam menambah biaya birokrasi karena rumitnya kordinasi terutama di negara berkembang. Sistem multilateral juga dapat digunakan negara berkembang untuk menekan negara maju karena dalam system WTO  nothing is agreed until everything is agreed. 

Manfaat Bagi  Indonesia

WTO yang saat ini beranggotakan 148 negara  berdiri sebagai hasil Perundingan Putaran Uruguay yang melibatkan negara-negara  berkembang secara aktif dalam menyusun aturan main  sistem perdagangan multilateral dan juga perundingan mengenai akses pasar (market access). Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa sistem multilateral berdasarkan WTO  telah  memperluas akses pasar sehingga memungkinkan dunia ketiga memasuki kesempatan perdagangan baru.

Tujuan yang ingin dicapai dari  penguatan aturan main internasional dalam kerangka WTO adalah untuk menjamin pasar tetap terbuka dan akses pasar tidak diganggu secara tiba-tiba dengan dikeluarkannya aturan tentang pelarangan atau pembatasan impor.  Satu hal harus diingat dalam mengkaji kepentingan Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang diatur dalam WTO bahwa negara maju masih dapat berkembang tanpa sistem multilateral. Sebaliknya, negara berkembang akan menghadapi lebih banyak kesulitan tanpa sistem multilateral karena akan berhadapan langsung dengan unilateralime negara maju. v 

Harian Neraca, Jum’at 4 Agustus 2006

1 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. add me in facebook : arus_zaman@yahoo.com..thx..salam pembebasan nasional!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: