Isu Sentral

Perlukah PT DI Dipailitkan 

==========================================================================

P

ailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) secara bisnis dan menurut hukum perusahaan merupakan hal lumrah. Bila suatu perusahaan tidak mampu bersaing di pasar pailit merupakan pilihan yang wajar. Sayangnya hukum kepailitan kita cenderung mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Seharusnya pailit  juga merupakan sarana untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Karena pailit diartikan sama dengan likuidasi maka dipailitkannya PT DI membuat heboh. PT DI  adalah perusahaan yang sahamnya seratus persen milik pemerintah dan   mengemban misi strategis.      

Sebenarnya, pailitnya PT DI membawa khabar gembira  sekaligus tragis. Khabar gembira karena pertanda hukum kepailitan dapat ditegakkan. Tegaknya hukum merupakan bagian penting dari suatu ekonomi pasar yang efisien. Tidak adanya hukum kepailitan yang efektif pada waktu terjadinya krisis ekonomi Asia Timur telah mengakibatkan lambatnya proses restrukturisasi perusahaan di negara-negara yang dilanda  krisis tersebut. Namun putusan tersebut juga tragis, karena pada dasarnya  kepailitan harus mencerminkan keseimbangan antara melindungi hak-hak kreditur dan  menghindari terjadinya likuidasi prematur atas suatu perusahaan.       

Menurut Joseph E. Stiglitz, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip. Pertama, peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepalitan harus memberikan waktu cukup cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. Kedua, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat,  namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi premature. Ketiga, Hukum  kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan  kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk  pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat   apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah ultimum remedium, upaya terkahir. Pendapat Stiglitz tersebut dapat kita pinjam untuk menjawab pertanyaan apakah PT DI perlu di pailitkan. Tidak bijak bila pertanyaan itu dijawab mendahului keputusan Mahkamah Agung (MA).       

Namun demikian, setidaknya ada dua pelajaran berharga yang dapat dipetik dari dipailitkannya PT. DI. Pertama, bentuk hukum bagaimana yang tepat bagi usaha milik negara. Bentuk hukum perseroan terbatas yang selama ini merupakan pilihan  perlu dikaji ulang. Bentuk perseroan telah menimbulkan kerancuan hukum khususnya mengenai kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham. Berdasarkan hukum perseroan kedudukan pemegang saham ditentukan oleh besar kecilnya kepemilikan, bukan siapa pemiliknya. Masalah lain yang muncul adalah masalah kerugian negara. Apakah kerugian yang diderita peseroan yang sebagian atau seluruh sahamnya milik negara berarti merugikan negara. Meski MA telah memfatwakan bahwa kerugian tersebut bukan kerugian negara tetapi banyak perseroan terbatas terutama bank-bank milik pemerintah masih enggan menghapuskan kredit macetnya karena khawatir disangka merugikan negara. Bila pemerintah masih menganggap perlu menjalankan kegiatan usaha yang dianggap strategis dan untuk kepentingan masyarakat bentuk badan usahanya tidak tepat perseroan terbatas. Kedua, percepat privatisasi. Tetapi harus diingat privatisasi bukan sekedar menjual untuk menutupi defisit APBN. Privatisasi di Indonesia haruslah diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan. Baik konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah maupun konsentrasi kepemilikan oleh swasta. Efektifitas pengawasan terkait erat dengan pola dan struktur kepemilikan. Pola dan struktur kepemilikan   merupakan suatu yang sangat kritis dalam mencapai praktek perusahaan yang sehat. Konsentrasi kepemilikan memungkinkan timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam kepengurusan. Pemisahaan antara kepemilikan dan kepengurusan merupakan sistem yang menguntungkan karena pengurus dapat dipekerjakan  semata-mata berdasar atas kompetensi yang mereka miliki. Bukan karena memiliki ikatan keluarga atau hubungan pribadi dengan pemegang saham. Kecenderungan yang ada  memperlihatkan bahwa penyebaran kepemilikan menghasilkan  efisiensi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dengan orientasi insider control mulai melakukan divestasi dan menghilangkan struktur kepemilikan silang yang rumit dan secara perlahan bergerak kearah kepemilikan yang tersebar. Singkatnya, tersebarnya kepemilikan memudahkan diterapkannya good governance pada perusahaan. Dipailitkannya PT DII mengingatkan kita pada Warren Buffett yang mengatakan “It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked”. 

Zulkarnain Sitompul

Dosen Pascasarjana FH UI 

2 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Ass. War.Wbrth.

    Kami berterima kasih kepada Bapak atas artikel-artikel yang ada.

  2. terimakasi buat artikelnya pak…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: